TELUKKUANTAN- || jejakberitanews.com|| Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat ke daerah, membuat daerah harus memaksimalkan segala potensi untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu sumbernya adalah dari optimalisasi aset-aset daerah, termasuk kebun pemda.
Pemkab Kuansing sendiri memiliki dua aset kebun. Satu kebun sawit Pemkab lebih 500 hektare yang berada di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau dan satu kebun karet Pemkab di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah seluas 100 hektare lebih.
Namun sayang dua aset kebun milik Pemkab Kuansing itu tidak lagi bisa di kelola. Pasalnya, BPK RI merekomendasikan kalau pengelolaan aset daerah baik berupa kebun atau pun lainnya, harus dikelola BUMD.
Karena itu, DPRD melalui Komisi II DPRD Kuansing segera Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar pengelolaan PAD dari aset daerah tersebut lebih maksimal.
Sebelum BUMD terbentuk, Komisi II meminta Pemkab mengamankan semua aset daerah itu, baik kebun maupun lainnya.
“Sebelum BUMD terbentuk, kami menyarankan agar semua aset milik daerah itu diamankan,” tegas Ketua Komisi II DPRD Kuansing, Fedrios Gusni menjawab jejakberitanews, Kamis (10/4/2025).
Pengamanan semua aset daerah itu, kata Fedrios Gusni adalah agar tidak di rusak dan dijarah oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Contohnya saja, dulu kebun sawit Pemkab Kuansing di Pucuk Rantau dulu di jarah.
Sekarang, Fedrios Gusni pun mendengar kalau areal kebun karet Pemkab di Desa Jake juga sudah dirusak oleh aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI).
“Saya mendapat laporan dari masyarakat, kalau kebun karet Pemkab di Jake dirusak oleh pelaku PETI. Dan kami akan segera turun dengan dinas terkait,” ujarnya.
Fedrios meminta pada Pemkab mengerahkan Satpol PP Kuansing untuk turun bersama kepolisian mengamankan aset Pemkab itu.
“Sayang itu dirusak. Itu kriminal. Saya kira Satpol PP dan kepolisian perlu turun. Dan kami siap juga untuk turun ke lokasi,” tegasnya. ( Invetorial )
