PEKANBARU — (jejakberitanews.com) Keresahan melanda insan pers di Provinsi Riau. Pelayanan keterbukaan informasi publik di jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Riau disorot tajam lantaran diduga kuat mempraktikkan sikap pilih kasih dan diskriminatif dalam merespons konfirmasi para kuli tinta.
Keluhan mengemuka lantaran para Pejabat Utama (PJU) di korps bhayangkara daerah tersebut dituding hanya sudi melayani jurnalis yang bernaung di bawah bendera media-media ternama setingkat nasional.
Atas kondisi tersebut, jurnalis mengeluhkan sikap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad.
Pandra dinilai kurang komunikatif, kaku, dan sulit dimintai konfirmasi.
Padahal, posisi Humas sejatinya sangat vital sebagai pintu gerbang informasi resmi kepolisian.
Terutama, ketika awak media di lapangan menemui jalan buntu saat meminta keterangan dari para Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) di tingkat kabupaten dan kota.
Namun, alih-alih mendapat pencerahan di tingkat provinsi, harapan jurnalis justru kerap membentur tembok tinggi.
“Ketika kami kesulitan mendapatkan konfirmasi dari Polres, biasanya kami menghubungi Kabid Humas. Harapan kami tentu mendapatkan penjelasan atau bantuan untuk menjembatani komunikasi.
Tetapi yang sering terjadi justru kami diminta kembali menghubungi pihak yang bersangkutan,” ungkap seorang wartawan lokal, Defri Candra.
Kondisi ini dinilai sangat menyabotase tugas-tugas jurnalistik di lapangan.
Humas yang seharusnya hadir memfasilitasi kebutuhan klarifikasi cepat demi akurasi dan keberimbangan informasi, justru memperkeruh situasi.***
