BeritaPekanbaruRiau

PK 54 Dipertanyakan, Ketua PTUN Pekanbaru Disebut Tak Mampu Beri Penjelasan Tegas

37
×

PK 54 Dipertanyakan, Ketua PTUN Pekanbaru Disebut Tak Mampu Beri Penjelasan Tegas

Sebarkan artikel ini

Pekanbaru —(JejakBeritaNews.com)  Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Masyarakat Peduli di depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, Jumat, (14/11/2025).

berujung tanpa kepastian. Massa menuntut Ketua PTUN keluar menemui mereka untuk mendengarkan aspirasi terkait sengketa tanah yang disebut masyarakat memiliki cacat administrasi dan patut ditinjau ulang.

Namun, setelah menunggu cukup lama, Ketua PTUN tak juga muncul ke hadapan massa. Pihak kepolisian akhirnya memfasilitasi mediasi, tetapi Ketua PTUN dikabarkan hanya bersedia bertemu lima perwakilan demonstran di dalam kantor, bukan menemui massa secara terbuka.
Hal ini memicu kekecewaan pengunjuk rasa.

“Mereka digaji rakyat, seharusnya melayani rakyat. Kenapa justru rakyat yang disuruh masuk melayani mereka?” teriak salah satu orator aksi.

Dialog di Dalam Ruangan Berlangsung Panas
Setelah lima perwakilan massa memasuki gedung PTUN, dialog berlangsung tegang. Pihak pewaris tanah mempertanyakan dasar hukum penanganan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 54 yang sebelumnya diajukan ke BPN Kota Pekanbaru dan kemudian diproses oleh PTUN.

Menurut perwakilan pewaris, PK tersebut tidak pernah dicocokkan secara substansial, khususnya terkait novum lama yang mereka nilai mengandung cacat hukum.

Namun, dalam dialog itu, Ketua PTUN disebut tidak dapat memberikan jawaban tegas atas pertanyaan perwakilan pewaris. Ia justru melempar jawaban kepada bagian Humas dan juru bicara, yang penjelasannya dinilai massa tidak memuaskan dan tidak memberikan titik terang.

Dugaan Keterlibatan Mafia Tanah
Kekecewaan massa semakin menjadi ketika hasil dialog dianggap tidak memberikan solusi. Sejumlah perwakilan pewaris menyatakan dugaan adanya permainkan oknum dalam proses hukum tersebut.

“Kami menduga ada permainan, ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin kebenaran muncul. PTUN harus transparan. Ini menyangkut hak rakyat,” ujar Jasril Rz kordinator Aksi.

Meskipun demikian, sampai berita ini diturunkan, pihak PTUN belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan ketidaktransparanan dan dugaan adanya campur tangan mafia tanah.

Aksi massa ini rencananya akan kembali digelar jika tidak ada perkembangan dari pihak pengadilan.

Penulis: Aldo 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *