KAMPAR – (jejakberitanews.com) Konflik lahan di Desa Bangun Sari, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, semakin memanas. Persoalan yang menyangkut penguasaan lahan, administrasi pertanahan, dugaan pungutan biaya pengurusan dokumen hingga polemik dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Bersatu Abadi Jaya kini menjadi perhatian serius masyarakat.
Persoalan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Kampar, Selasa 17/11/2026.
Namun, agenda yang diharapkan menjadi ruang klarifikasi dan penyelesaian persoalan itu justru menyisakan kekecewaan masyarakat.
Pasalnya, Kepala Desa Bangun Sari dan pengurus KTH Bersatu Abadi Jaya tidak hadir memenuhi undangan RDP DPRD Kabupaten Kampar. Padahal, kehadiran kedua pihak tersebut sangat diharapkan untuk memberikan penjelasan secara langsung atas berbagai persoalan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat. Kamis, 19/11/2026.
Ketidakhadiran tersebut disayangkan karena RDP merupakan forum resmi lembaga legislatif yang bertujuan mempertemukan pihak-pihak terkait guna mencari kejelasan dan solusi atas persoalan yang terjadi.
Sikap tidak hadir tanpa penjelasan yang diketahui masyarakat itu juga menimbulkan kesan kurang menghargai undangan dan forum resmi DPRD Kabupaten Kampar.
Masyarakat menilai, seharusnya kepala desa dan pengurus KTH menunjukkan itikad baik dengan hadir serta memberikan klarifikasi, bukan membiarkan persoalan terus berlarut Melalui surat pengaduan Nomor 001/MP-BS/X/2026, masyarakat mengungkapkan bahwa lahan yang dipersoalkan diperkirakan mencapai 670 hektare netto atau sekitar 735 hektare bruto. Warga mengaku lahan tersebut telah dikelola secara turun-temurun sejak kawasan transmigrasi mulai ditempati sekitar 300 kepala keluarga pada 1994.
Masyarakat juga menyebut sekitar 350 hektare lahan telah diserahkan untuk dikelola warga pada 28 Oktober 2011 setelah PT Air Jernih meninggalkan lokasi. Sebagian warga mengaku telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan pemerintah desa.
Persoalan semakin mencuat setelah masyarakat mempertanyakan proses pembentukan dan keanggotaan KTH Bersatu Abadi Jaya yang memperoleh SK pada 24 September 2024.
Warga meminta adanya transparansi mengenai data anggota, persetujuan masyarakat, peta areal, serta kejelasan batas dan status lahan yang tercantum dalam dokumen kelompok tersebut.
Tidak hanya itu, masyarakat turut mengungkap dugaan pungutan biaya pengurusan administrasi lahan. Mulai dari sekitar Rp200 ribu per hektare untuk rencana pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM), hingga Rp1,2 juta sampai Rp2,2 juta per hektare untuk pengurusan SKT.
Dugaan pungutan tersebut diminta untuk diperiksa dan diklarifikasi, termasuk mengenai dasar pemungutan, mekanisme pembayaran, serta pihak yang menerima dana.
Ketegangan disebut semakin meningkat setelah adanya dugaan penutupan akses jalan menuju lahan dan pembangunan pos pada 12 Desember 2025. Selanjutnya, pada 18 Desember 2025, masyarakat menyebut terjadi pemanenan kelapa sawit secara massal di areal yang selama ini mereka kelola.
Atas kejadian tersebut, masyarakat mengaku telah membuat laporan kepolisian dengan Nomor TBL/06/1/2026/Riau/ResKampar/Sek KKH terkait dugaan pengambilan atau pemanenan hasil kebun tanpa persetujuan.
Dalam RDP tersebut, masyarakat berharap DPRD Kabupaten Kampar tidak berhenti pada forum dengar pendapat semata. Mereka meminta agar dilakukan pemanggilan dan klarifikasi lanjutan dengan menghadirkan Kepala Desa Bangun Sari, pengurus KTH Bersatu Abadi Jaya, BPD, pemerintah kecamatan, Inspektorat, Kantor Pertanahan, serta instansi kehutanan terkait.
Masyarakat juga mendesak agar DPRD mengambil langkah konkret dengan melakukan verifikasi langsung ke lapangan guna memastikan status, batas, dan riwayat penguasaan lahan yang menjadi sumber konflik.
Ketidakhadiran pihak-pihak yang diundang dinilai tidak boleh menjadi penghambat bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Sementara itu, Ketua LPMD Pantai Raja, Arizal SH, MH, menegaskan bahwa perjuangan masyarakat tidak akan berhenti pada RDP di tingkat kabupaten.
Sebagai langkah lanjutan, masyarakat berencana membawa persoalan tersebut ke DPR RI, khususnya Komisi IV, agar mendapatkan perhatian dan penanganan dari pemerintah pusat.
<span;>
<span;>Menurut Arizal, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperjuangkan hak-hak masyarakat petani, terutama menyangkut persoalan penguasaan lahan, dugaan tumpang tindih dengan kawasan hutan, serta kejelasan perizinan dan legalitas pengelolaan lahan.
<span;>
<span;>Ia berharap pemerintah pusat dan kementerian terkait dapat memberikan perhatian serius sehingga persoalan yang dihadapi masyarakat memperoleh kejelasan dan penyelesaian yang adil.
<span;>
<span;>Di sisi lain, Ketua Kelompok Tani Bangun Sari, Agus, juga berharap konflik lahan tersebut segera menemukan titik temu.
<span;>
<span;>”Harapan kami, semoga masalah konflik lahan di Desa Bangun Sari ini ada titik temu dan dapat diselesaikan dengan baik,” ungkapnya.
<span;>
<span;>Kini masyarakat menantikan langkah konkret DPRD Kabupaten Kampar, terutama terkait ketidakhadiran Kepala Desa Bangun Sari dan pengurus KTH Bersatu Abadi Jaya dalam agenda RDP tersebut.
<span;>
<span;>Masyarakat berharap DPRD kembali memanggil pihak-pihak terkait agar persoalan ini tidak terus menggantung tanpa penjelasan. Mereka juga meminta seluruh pihak mengedepankan keterbukaan, menghormati proses kelembagaan, serta tidak mengabaikan aspirasi warga yang selama ini memperjuangkan kejelasan hak atas lahan.
Perjuangan masyarakat pun berlanjut. Setelah RDP di DPRD Kampar, kini perhatian tertuju pada rencana penyampaian aspirasi ke DPR RI Komisi IV.
Masyarakat berharap persoalan konflik lahan di Desa Bangun Sari segera mendapatkan perhatian serius dan penyelesaian yang berpihak pada keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh pihak.















