PEKANBARU — (jejakberitanews.com) Berbagai kritik terhadap kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho–Markarius Anwar, belakangan ramai bermunculan di media sosial ( Medsos)
Kritik tersebut menyasar sejumlah program pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, jalan, perumahan, pendidikan, kesehatan hingga kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Namun, kritikan tersebut disampaikan melalui narasi negatif dengan tudingan kurang baik bahkan dikaitkan dengan persoalan-persoalan masa lalu yang kemudian digunakan untuk membentuk persepsi tertentu terhadap kepemimpinan Agung Nugroho-Markarius Anwar yang bisa menimbulkan kebingungan pada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pokja Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Pekanbaru, Andre Zaky, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menerima setiap narasi yang beredar di media sosial tanpa terlebih dahulu memeriksa fakta dan sumber informasinya.
Menurut Andre, masyarakat memang memiliki hak untuk mengkritik pemerintah. Namun, kritik yang sehat harus dibangun dengan data, argumentasi dan perbandingan yang jelas, bukan sekadar menggunakan narasi keras untuk membentuk persepsi negatif.
“Menurut saya, kritik itu penting karena pemerintah memang harus diawasi. Tetapi kritik harus disampaikan secara profesional, berdasarkan fakta dan memberikan ruang terhadap perspektif yang berimbang.
Jangan sampai kritik justru berubah menjadi pembenci dan penggiringan opini,” kata Andre, Kamis (13/8/2026).
Ia menilai, perkembangan media sosial telah membuat siapa pun dapat menyampaikan pendapat dengan cepat. Kondisi tersebut menjadi positif apabila digunakan untuk menyampaikan informasi dan kritik konstruktif, tetapi dapat menjadi persoalan ketika informasi yang disebarkan tidak jelas sumber maupun kebenarannya.
“Sekarang kita banyak melihat narasi yang sangat keras di media sosial. Ada yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat, bahkan mengaitkannya dengan pemberitaan media.
Tetapi yang harus kita lihat adalah faktanya. Apakah ada data, apakah sumbernya jelas, dan apakah pihak yang dikritik sudah diberikan ruang untuk menjelaskan,” ujarnya.
Di tengah derasnya kritik, Andre mengatakan masyarakat juga perlu melihat secara objektif berbagai perubahan yang terjadi di Kota Pekanbaru.
Ia tidak menampik masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Namun, menurutnya, sejumlah program dan kebijakan yang berjalan menunjukkan adanya upaya pemerintah kota untuk memperbaiki pelayanan dan kualitas kehidupan masyarakat.
Salah satunya terlihat dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Meski belum seluruh ruas jalan berada dalam kondisi ideal, sejumlah titik yang sebelumnya dikeluhkan masyarakat kini telah mengalami perbaikan.
Hal serupa, lanjutnya, terlihat dalam penanganan persoalan banjir. Pemerintah kota terus menggesa pembenahan drainase serta berbagai langkah antisipasi untuk mengurangi persoalan genangan yang selama ini menjadi salah satu keluhan masyarakat Pekanbaru.
“Memang masih banyak yang harus dibenahi. Tetapi perubahan yang sudah dilakukan juga jangan dipungkiri. Kita harus objektif melihat mana yang sudah baik dan mana yang masih menjadi pekerjaan rumah,” katanya.
Sektor pendidikan juga menjadi salah satu bidang yang patut mendapat perhatian. Program Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) serta kebijakan pemberian seragam sekolah bagi peserta didik dinilai menjadi langkah yang dapat membantu meringankan beban masyarakat.
Selain pendidikan, berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor UMKM, menurutnya juga perlu menjadi bagian dari penilaian terhadap perkembangan kota.
“Kalau kita mau melihat secara utuh, bukan hanya persoalan yang belum selesai, tetapi juga apa yang sudah dikerjakan dan dirasakan masyarakat. Di lapangan kita bisa melihat aktivitas ekonomi dan UMKM terus bergerak. Ini juga bagian dari indikator perkembangan kota,” jelasnya.
Terkait kritikan, Andre menegaskan kritik terhadap Agung Nugroho dan Markarius Anwar tetap diperlukan sebagai bentuk kontrol publik. Bahkan, kritik yang tajam sekalipun menurutnya tidak menjadi persoalan selama memiliki dasar dan tujuan untuk memperbaiki pemerintahan.
Sebaliknya, ia mengingatkan agar perbedaan pandangan politik maupun kepentingan tertentu tidak membuat penilaian terhadap kinerja pemerintah menjadi kehilangan objektivitas.
“Kalau ada kebijakan yang salah, kritik saja. Kalau ada program yang tidak tepat sasaran, sampaikan dengan data. Itu jauh lebih berkelas dan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat dibandingkan sekadar membangun narasi negatif,” tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat tidak terjebak dalam dua kutub penilaian—menerima seluruh kebijakan pemerintah tanpa kritik ataupun menolak seluruh kebijakan hanya karena perbedaan pandangan.
“Jangan karena tidak suka kepada seseorang kemudian semua yang dilakukan dianggap buruk. Sebaliknya, jangan pula karena mendukung pemerintah kemudian semua dianggap benar.
Masyarakat harus ditempatkan sebagai pihak yang berhak mendapatkan informasi secara utuh,” tambah Andre.
Menurutnya, kualitas demokrasi di tingkat daerah justru terlihat dari kemampuan semua pihak menyampaikan kritik sekaligus menghargai fakta.
“Pada akhirnya masyarakat sendiri yang menilai. Kalau kita melihat dengan prasangka, yang muncul tentu hanya sisi negatif. Tetapi kalau kita melihat dengan data dan pikiran terbuka, kita bisa membedakan mana yang memang menjadi kekurangan pemerintah dan mana yang sebenarnya sudah menjadi kemajuan,” tuturnya.
Ia berharap perdebatan mengenai pembangunan Pekanbaru ke depan tidak berhenti pada perang narasi di media sosial, melainkan berkembang menjadi diskusi publik yang sehat, berbasis fakta dan menawarkan solusi.
Sebab, kata Andre, tujuan utama kritik terhadap pemerintah seharusnya bukan menjatuhkan siapa pun, melainkan memastikan setiap kebijakan benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat dan kemajuan Kota Pekanbaru.
