Pekanbaru,- (jejakberitanews.com) 20 Maret 2026, Sehubungan dengan berkembangnya pemberitaan di sejumlah media pada tanggal 18 Maret 2026 mengenai dugaan aktivitas gudang Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal di Kota Pekanbaru, bersama ini kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1.Latar Belakang Pemberitaan
Bahwa pemberitaan awal yang terbit pada 18 Maret 2026 berjudul “DPO Kasus BBM Ilegal Diduga Kembali Beroperasi di Pekanbaru, Aparat Diminta Bertindak Tegas” merupakan produk jurnalistik yang disusun berdasarkan:
– Hasil penelusuran lapangan
– Informasi dari sumber yang relevan
– Data terkait kasus sebelumnya tahun 2022
Dalam pemberitaan tersebut disebutkan adanya dugaan keterlibatan seorang berinisial FG yang sebelumnya telah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus BBM ilegal.
2.Upaya Konfirmasi kepada Aparat Penegak Hukum
Redaksi telah menjalankan prinsip cover both sides dengan:
– Mengirimkan surat resmi kepada Kapolresta Pekanbaru cq. Kasat Reskrim
– Mengajukan pertanyaan klarifikasi terkait dugaan aktivitas ilegal tersebut
Namun hingga tanggal 20 Maret 2026, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak terkait.
3.Munculnya Pemberitaan Klarifikasi oleh Media Lain
Pada tanggal 20 Maret 2026, muncul pemberitaan dari media lain yang menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan tidak sesuai fakta, berdasarkan penelusuran sepihak ke lokasi.
Kami memandang bahwa:
– Klarifikasi tersebut bukan berasal dari pihak yang diberitakan maupun otoritas resmi
– Tidak melalui mekanisme hak jawab sebagaimana diatur dalam regulasi pers
– Berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak berimbang di masyarakat
4.Dampak yang Ditimbulkan
Perbedaan pemberitaan ini telah:
– Menimbulkan polemik di kalangan jurnalis
– Memicu perdebatan di ruang publik, termasuk di media sosial dan grup komunikasi internal
– Berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap produk jurnalistik
5.Penegasan Sikap
Kami menegaskan bahwa:
– Pemberitaan yang telah diterbitkan merupakan hasil kerja jurnalistik yang sah
– Redaksi tetap terbuka terhadap hak jawab dan klarifikasi resmi dari pihak terkait
– Setiap sengketa pemberitaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam hukum pers, bukan melalui klaim sepihak
*LANDASAN HUKUM*
1.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
– Pasal 1 ayat (1): Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik
– Pasal 3 ayat (1): Pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial
– Pasal 5 ayat (1): Pers wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama dan asas praduga tak bersalah
– Pasal 5 ayat (2): Pers wajib melayani Hak Jawab
– Pasal 5 ayat (3): Pers wajib melayani Hak Koreksi
2.Kode Etik Jurnalistik (KEJ)
– Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen dan menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk
– Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, dan tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi
– Pasal 11: Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional
3.Pedoman Pemberitaan Media Siber (Dewan Pers)
– Mengatur kewajiban verifikasi, keberimbangan, serta mekanisme koreksi dan klarifikasi dalam sengketa pemberitaan media digital
Dalam hal ini, mengajak seluruh insan pers untuk:
– Menjunjung tinggi profesionalisme jurnalistik
– Mengedepankan mekanisme hak jawab dan klarifikasi resmi
– Menghindari penyebutan “hoaks” tanpa proses verifikasi yang komprehensif
Demikian disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga integritas jurnalistik dan kepercayaan publik.
Hormat kami,
Tim/red
